SulawesiChannel.com
Cepat, Akurat & Mencerahkan

Sertifikasi Itu Kebijakan Perlindungan Atas Jasa Para Pendamping

1,808

oleh : sultandarampa. foto : rahman muna.

KENDARI – SC. Team Leader Konsultan Nasional Program Inovasi Desa (PD), Tuan Guru Bayan Rusdin M.Nur menegaskan bahwa setiap pendamping desa harus lulus dari sertifikasi professional. Karena hanya dengan sertifikasi ini, maka kualitas pendampingan dapat dijamin dalam mengawal dan pembantu aparat dan masyarakt desa.   

“Tetapi para pendamping desa jangan memandang sertifikasi momok bagi mereka, sesuatu yang menakutkan. Ini adalah alat melindungi kita sebagai seorang pendamping, karena dengan sertifikasi maka dunia professionalme khusus untuk para pendamping pemberdayaan dapat diakui dan diamankan,” ungkapnya dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping Lokal Desa P3MD-PID Sulawesi Tenggara, Sabtu 14 Desember 2019.

“Kenapa harus sertifikasi,” tanya Rusdin. Karena ini juga menjadi alat pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan dan acuan dalam mengajukan selery atau honor bagi pendamping desa.

TGB ini menyadari betul bagaimana sulitnya dan tantangan yang dihadapi para pendamping desa, salah satunya adalah medan dan kondisi yang masih banyak yang sulit, termasuk sulit dijangkau, yang otomatis tentu membutuhkan biaya-biaya ekstra.

“Banyak agenda-agenda desa yang membutuhkan kehadiran para pendamping desa, dan itu harus dijawab atau harus dihadiri. Meski ada larangan (regulasi) dalam mencampuri teknis kebijakan desa,” ujarnya.

Diakui bahwa kapasitas para pendamping desa, utamanya pendamping local desa, seperti juga yang terjadi di instansi lain bahwa tidak semua berada dalam posisi yang sangat berkualitas. Tetapi PLD saat ini minimal memiliki beberapa syarat yang menjadi tugas-tugas utama mereka.

Yaitu harus memiliki kemampuan edukasi. Dimana sudah kah para PLD untuk memunculkan kader-kader desa, yang akan terlibat dalam berbagai inisiatif dan perencanaan pembanguna, seperti kader stunting. Jika sudah dilakukan pendidikan, maka tinggal PLD akan mendorong kader itu kepada Kades untuk menjadi bagian dari internal pembangunan desa.  

Kedua, yaitu kapasitas berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga kalua ada musyawarah adat desa, atau Musdes, maka peran PLD menjadi penting. Bukan takut untuk menjelaskan soal regulasi.  

Begitu juga, fungsi fasilitasi, bagaimana menfasiltasi pekerjaaan-pekerjaan sehingga mempermudah Kades dan perangkat desa dalam pembangunan desa. Jadi PLD harus memahami teknik-teknik fasilitasi baik di forum maupun di lapangan.

Untuk itu, maka setiap saat Kemendes PDTT senantiasa untuk terus melakukan penguatan kapasitas bagi para pendamping dengan berbagai level dan event. *

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More