SulawesiChannel.com
Cepat, Akurat & Mencerahkan

Politik dan ‘Corruption’ Merangkul Desa

209

Oleh : Alis Muna Mbotu *)

Tahun ini implementasi UU no.06 tahun 2014 tentang Desa genap 5 tahun. Jika itu adalah umur anak-anak, maka telah tiba waktunya untuk bersekolah di class parenting atau paud akan menjadi anak-anak yang lucu. Jika itu politisi yang menjabat anggota DPR sebagai wakil rakyat, atau seorang Presiden usianya satu periode. Karenanya tidak tepat, tidak elok, jika berniat – ini masih niat, lho – mengkritisi apa yang telah UU no. 06 Tahun 2014 lakukan di waktu lima tahun ini untuk desa masi diantara ada dan tiada.

Sehingga judul tulisan ini memilih untuk menyapa Desa. Sebuah ungkapan silaturrahmi untuk bertanya-tanya kabar. Kalau di kelas-kelas pelatihan, namanya daily mood. Bagaimana mood Anda hari ini? Senang? Biasa saja? Sedih? Semacam itulah kira-kira. Sebagai Sahabat Desa Nusantara, saya patut mengapresiasi kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi PDTT begitu rajin mengupdate segala kegiatan pengelolaan Dana Desa.
Kita banyak mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan demi kemerdekaan atas hak Rekognisi dan Hak Subsediritas tentang desa. Berdasar data dan sejumlah pemberitaan di media mainstream cetak dan online, saya memiliki beberapa catatan yang genrenya “semua tentang desa” semua politik–belum mengkritik- banyak yang Corupsi-. Nanti maksudnya……….hehehe. Agenda perdana Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT. pastinya akan menjadi sorotan media massa dan online.

Kenapa? Karena itu dapat dimaknai sebagai simbol dari agenda prioritas Menteri yang banyak kalangan netizen menganggap politisi. Karena ini agenda prioritas saya, maka ini yang pertama saya akan lakukan. Demikian logikanya.

Persoalannya kemudian, di sepanjang catatan pemaparan visi misi Prsiden yang disampaikan saat kampanye, debat, dan seluruh rangkaian pilpres, Desa –atau jika kita orang Desa maka yang di ingat adalah manfaat Dana Desa: sektor Pemberdayaan & Pembangunan– bukanlah agenda prioritas tetapi sampai dimana dampak kemakmuran masyarakat Desa selama di gulirkannya Dana Desa. Logika ini dapat diterima dan dipahami karena Desa adalah sebuah Negara kecil yang merdeka atas Implementasi UU no. 06 tentang Desa.

Sesumbar akan memprioritaskan agenda pembangunan Desa .Karenanya, dalam perspektif komunikasi publik, saya anggap keliru dengan kunjungan – kunjungan di Daerah, yang bahkan didampingi lengkap oleh elite politik, Mereka keliru mengkomunikasikan visi misi yang selama ini desa harapkan. Kenapa misalnya tidak memilih melakukan “bertamu” ke kantor yang menangani pelayanan Perbendaharaan dan Dinas terkait? Kenapa itu menjadi sesuatu yang prioritas secara simbolik? Karena arah pencairan Dana Desa dari RKUN ke- RKUD yang sudah diatur melalui aturan regulasi yang ada termasuk di dalamnya ketika Dana yang di RKUD kerekening Bendahara Desa begitu lambat di cairkan..???

Konon warga Desa berkata ada Corupsi waktu. Ini bukan saya karang-karang. Ini kenyataan dalam setiap akhir tahun selalu saja lambat. Program Pemberdayaan dan pembangunan masyarakat Desa ini sangat rasional karena harus menjadi bahan dalam pelaksanaan implementasi UU no. 06 tahun 2014 sebagai refleksi untuk akselerasi pembangunan di Desa sebagai bukti Kebangkitan Politik atas kemerdekaan orang Desa.

Oleh karenanya, sangat disayangkan manakala agenda periode Ke- II yang begitu bersejarah buat Desa ditunaikan dalam bentuk kemudahan dalam mengakses Dana Desa. Kita semua tahu yang namanya pertama itu selalu istimewa. Akan selalu dikenang. Dan kita semua akan mengenang bahwa Dana Desa saat digelontorkan.

Kedua, di sepanjang menjabat sampai hari ini, agenda-agenda yang dijalankan masih seputar kegiatan “autopilot”. Kegiatan yang sudah teragendakan secara protokoler. Misalnya, kunjungan ke lokasi pengerjaan Dana Desa, membuka dan menutup acara.

Ada satu yang cukup menarik sebenarnya. Tentang informasi bertema “Cegah Stunting” Tapi urusan ini bukan semata urusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT). Di sana Kementerian lainpun ada di dalamnya. Sehingga jika kita meng-head to head-kan antara “manfaat Dana Desa” masih lebih prioritas untuk diperjuangkan jauh lebih besar. Tapi lagi-lagi, perjalanan ini masih panjang. Tidak adil jika kemudian melakukan justifikasi sebuah kinerja diukur dari waktu yang begitu singkat.

Karenanya, saya pertegas kembali bahwa tulisan ini bukanlah –atau belumlah– sebuah kritikan. Ini adalah sebuah sapaan: Pak Gus, ingat orang desa bankit. bahwa rakyatnya mencoba melawan lupa.***

*) Penulis Merupakan Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (P3MD) & Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Sahabat Desa Nusantara

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More