SulawesiChannel.com
Cepat, Akurat & Mencerahkan

Pesantren dan Penolak UU Pesantren

66

Pesantren dan Penolak UU Pesantren

Beberapa waktu lalu,  penulis pernah berkunjung ke pondok pesantren salaf di kota Mojokerto. Pondok ini masih mempertahankan sistem pendidikan salaf yang oleh sebagian orang beraliran modern disetarakan dengan kekolotan, tradisional dan bahkan kuno. Biarlah dikatakan demikian.

Bangunan pondoknya pun tak menunjukan emosi pengasuhnya yang dambakan ponpes asuhanya berdiri megah setara dengan ponpes modern. Dengan kata lain,  kesederhanaan arsitektur dan pilihan bahan bangunan yang banyak mengutamakan bahan bangunan dari kayu dan bambu, bahkan di beberapa bagian sudut didapati bangunan yang tampak masih mandeg proses pengerjaannya seolah hendak memberikan warta kalau ponpes ini kekurangan dana pembangunan. Padahal kalau mau, dengan jejaring dan aksesnya yang luas terhadap sumber-sumber keuangan,  Sang Pengasuh ponpes ini sangat mudah memeroleh biaya pembangunan. Tapi,  itulah kesederhanaan seorang pengasuh pesantren ini.

Performa santri-santrinya juga menunjukkan sisi ketawadukan. Pakai sarung, bahkan saya sempat temui santri berambut gondrong pakai kaos oblong hitam dan peci letek yang seharusnya hitam tapi karena leteknya warnanya jadi kuning, seperti besi berkarat.  Tampilan santri yang demikian tentu sangat sulit ditemui di pondok pesantren dengan personal branding modern, misalnya bila pergi mengaji memakai dasi. Tapi saya yakin soal isi ilmu dan himmah tolabul ilmi santri di pondok pesantren ini tidak kalah, dari santri pondok modern.

Tidak hanya dalam soal fashion, santri-santri ponpes ini rata-rata masak sendiri dan makan alakadarnya. Pesantren sebagai lembaga tampak tak memonopoli santri agar makan di kantin atau penyedia jasa makan yang telah ditunjuk resmi pihak pengasuh.  Nyuci pakain juga demikian. Walau sudah ada temuan mesin cuci,  dan pihak pengasuh pasti mampu membelikan mesin cuci untuk santrinya,  santri-santrinya memilih nyuci sendiri secara manual.

Performa pesantren, khususnya yang di bawah naungan NU saat ini memang semakin beragam. Ada yang masih salf seperti ponpes yang saya kunjungi ini, ada pula yang kholaf atau modern. Tapi ciri khas yang umum dari pesantren-pesantren NU,  ia tumbuh dan berkembang di atas prakarsa serta kemandirianya membiayai pembangunan. Dalam hal pembiayaan pembangunan pesantren,  secara umum terbagi dalam dua dimensi sumber.  Pertama karena mengutamakan keberkahan, sehingga lebih berhati-hati menggunakan sumber keuangan yang bersumberkan dari bantuan pemerintah, tapi lebih mengutamakan sumber keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan yakni yang tidak mengundang dimensi ketergantungan apalagi hegemoni sang donatur atas ponpes penerima donasi. Kedua, aliran dana pembangunan dari sumber keuangan negara, misalnya bantuan pengadaan asrama santri dll.

Terkait dimensi kedua,  di era Orde Baru,  sekalipun negara ini relatif telah memiliki sistem keuangan negara yang relatif mapan,  pesantren tidak menjadi entitas pendidikan bangsa yang direkognisi sebagai lembaga yang memiliki hak sebagai penerima anggaran pendidikan. Tapi ditempatkan sebagai “other” atau lian. Karenanya saat terjadi oil bom di tahun 70-80-an, bangunan lembaga pendidikan yang diutamakan dibangun adalah sekolah formal. Sementara madrasah dan pesantren kala itu juga sedang tumbuh subur,  meski di atas prakarsa dam keswadayaan masyarakat.

Saat ini umur pesantren di Indonesia sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Bahkan pesantren sebagai lembaga pendidikan berkontribusi luar biasa bagi keberlanjutan negeri tercinta Indonesia. Dari dalam pesantren memroduksi ribuan pejuang yang mampu membebaskan Nusantara dari cengkeraman kolonial hingga menjadi tiang-tiang penyangga kemerdekaan sehingga Indonesia dapat membangun hingga hari ini. Meski usianya sudah ribuan tahun bahkan keberadaanya lebih tua dari lembaga pendidikan formal yang sering kita sebut sekolah umum, pesantren tetap tak dianggap. Pesantren berjalan dalam kesendirian tanpa penerang pengakuan negara. Indikatornya,  UU 20/2003 tentang sisdiknas tak mengatur soal pesantren.

Tidak adanya pengakuan negara atas pesantren ini membawa analogi kita pada desa yang sempat tidak diakui sebagai entitas negara sehingga selama puluhan tahun Indonesia merdeka,  baru diakui 2014 lalu yakni ditandai dengan lahirnya UU Desa. Nah, di empat bulan terakhir 2019 ini,  DPR RI sedang menggodok UU Pesantren. Keberadaan RUU tentang pesantren ini dapat kota baca sebagai tumbuhnya kesadaran negara untuk merekognisi entitas pendidikan pesantren sehingga ke depan tak lagi dalam kesendirian membangun kualitas sumber daya bangsa tapi ada kehadiran negara di dalamnya.

Sayangnya,  ternyata tak semua Ormas Islam mendukungnya,  jangankan ormas yang sudah dilarang, ormas yang telah dianggap sebagai kangmas-nya NU saja menolah disahkannya RUU Pesantren. Meskikabarnya beberapa waltu lalu RUU ini disahkan jadi UU,  penolakan sebagian ormas Islam atas RUU tersebut pantas jadi bahan refleksi. Penulis jadi ingat suatu hari jumatan di sebuah masjid di Bandung,  sang khotib menghardik kebangkitan desa sebagai bentuk kebangkitan PKI, apalagi kebangkitan dengan mendapat dukungan UU bernama UU Desa. Bukan pda diksi PKI-nya ingin saya analogikan dengan cerita UU pesantren, tapi penolakanya mengisyaratkan adanya kekuatan mapan yang cenderung tidak akan menerima bila mana ada entitas baru yang sebelumnya termarjinalkan hendak masuk ke dalam suatu lingkaran sistem dimana selama ini aktor mapan ini menjadi pengusa panggung sistem tersebut.  Wallahualam

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More