SulawesiChannel.com
Cepat, Akurat & Mencerahkan

Meneladani Kepemimpinan Pak Jokowi dari Tulisan Pak Anwar Sanusi (bagian 3)

137

catatan : borni kurniawan

Bertemu rakyat tanpa jarak adalah salah satu gaya kepemimpinan pak Jokowi baik ketika menjabat walikota Solo, lalu naik menjadi gubernur DKI Jakarta, ataupun menjadi Presiden. Saat jadi presiden beda,  pasti berjarak, mungkin anda akan berkata demikian.  Memang sih,  ada benernya pendapat anda.  Saya kira itu bukan karena hilangnya sifat kepemimpinan Pak Jokowi yang tak membangun garis pemisah dengan rakyatnya,  tapi karena ada kalanya Paspampres harus membuat jarak dengan masyarakat yang mengelu-elukan saat Sang presiden berkunjung di suatu daerah.

Sosok Jokowi (Presiden RI) di Mata Anwar Sanusi

Maklum sekarang sudah jadi Presiden RI. Ada kalanya Paspampres tegas. Pengalaman penulis sendiri saat menghadiri perayaan Munas IKA PMII 2018 silam, bisa bersalaman dengan Pak Jokowi dan cium tangan beliau segala.  Dan,  Paspampres tampak memberi keleluasaan waktu untuk saya berjalan beberapa meter dan beberapa menit sambil jabat tangan Pak Presiden.  Nah,  saat Pak Jokowi nawari foto bersama,  saya lupa nyetel HP saya siap jepret. Alhasil,  karena mungkin oleh Paspampres saya sudah terlalu lama bersalaman dengan Presiden,  saya langsung ditarik mundur agar yang lainnya bisa bersalaman. Gagal deh bersendiri dengan Presiden. Walau demikian,  saya patut bersyukur karena model kepemimpinan Pak Dhe Jokowi yang demikian mampu menciptakan relasi Presiden-Rakyat selalu dekat. Bahkan seperti tak berjarak.

Tak berjaraknya Presiden Joko Widodo dengan rakyatnya, menurut saya bukan sekadar dalam artian fisik saja. Maksudnya, bukan secara fisik saja Pak Jokowi tak berjarak tapi tak berjarak pula secara kelembagaan di mana hubungan antara posisi beliau sebagai agen dan rakyat sebagai principal tidak dalam posis selalu vis a vis. Pak Jokowi sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin bertemu dengannya,  bersalaman, bahkan bersendiri sampai memberi kenang-kenangan untuk beliau seperti beberapa waktu dilakukan seorang anak perempuan di Batak yang memberi Pak Jokowi sebuah gitar buatan tangan ayahnya sendiri. Secara kelembagaan, Pak Jokowi yang dalam dirinya melekat sandangan Presiden, lembaga tinggi negara, juga tak memunggungi rakyatnya. Pak Jokowi selalu menjadikan rakyatnya sebagai pemilik kedautalan yang olehnya dijewantahkan dalam tata laku kekuasaan,  yaitu melalui penyelenggaraan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Jadi,  Pak Jokowi relatif memiliki tipologi kepemimpinan yang komplit. Secara fisik maupun kelembagaan, beliau tak memunggungi rakyatnya. Jejak faktuilnya bisa kita baca di tulisan Pak Anwar Sanusi tersebut (saya ulangi,  judulnya “Collaboration on Cita Planning: A Kesan drum Mayor Joki Widodo (2005-2011)”).

Tiga Kebijakan Emas

Ada tiga cerita sukses yang diangkat Pak Anwar Sanusi di mana dari cerita tersebut dapat kita ketahui bahwa kedekatan fisik yang diperagakan oleh Pak Jokowi bukanlah pencitraan. Melainkan sifat yang sejati melekat dalam diri beliau (energi potensial) lalu beliau aktualisasikan (energi kinetik) menjadi aksi kebijakan publik. Jadi,  membangun kedekatan fisik dengan penerima manfaat pembangunan selalu beliau gunakan sebagai bagian dari rangkaian proses tata kelola kebijakan.

Cerita sukses tersebut. Pertama kebijakan penataan pedagang kaki lima (street vendors). Secara ekonomi,  kehadiran pedagang kaki lima dapat dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah.  Namun bila jumlahnya terus bertambah dan tak terkontrol lalu sampai mengganggu pengguna jalan lainnya,  dalam konsep tata ruang tentu tidak bagus. Bahkan secara kemanusiaan berpotensi memunculkan konflik sosial karena didalamnya bersemayam potensi untuk saling meniadakan hak orang lain.

Situasi inilah yang dihadapi oleh Pak JoKowi di awal pemerintahanya sebagai walikota satu dekade lalu. Di sekitar gedung Juang 45 di Banjarsari dulu penuh sesak dengan pedagang kaki lima.  Dari yang jual barang bekas sampai barang baru.  Dari yang jual tas sampai sepatu ada di situ. Perkembangbiakan mereka sangat tinggi dan tanoa diketahui perijinannya. Terhitung hampir 1000 pedagang kaki lima. Karena tak pernah dilakukan penataan yang baik oleh Pemkot sebelumnya keberadaan pedagang kaki lima tersebut sangat tidak produktif, karena mengganggu hak orang lain,  lalu lintas menjadi acak-adut, produksi sampah kian tak terkendali.  Akhirnya ancaman kota menjadi kumuh kian nyata adanya. 

Kebijakan yang Memanusiakan

Tidak ada kebijakan lain bagi Pak Jokowi kecuali merelokasi pedagang kaki lima tersebut ke lokasi yang lebih layak dan strategis. Yang menarik dari kebijakan pemindahan pedagang kaki lima ini adalah Pak  Jokowi tidak melaksanakannya secara represif.  Biasanya kan ada tuh, kepala daerah yang lebih memilih main gusur,  main usir pedagang kaki lima saat dirasa tidak sesuai aturan. Padahal kalau main gusur membikin gusar orang,  kalau sudah gusar akhirnya main kasar. Makanya tak jarang Satpol PP dan pedagang terlibat baku hantam di jalanan, karena pedagang kaki lima mempertahankan haknya di satu sisi dan Satpol PP memiliki dalih menjalankan perintah Perda di sisi yang lain.

Pak Jokowi lebih memilih bertemu dengan pedagang kaki lima. Dalam bahasa politik, Pak JoKowi membangun diplomasi dengan cara menemui berkali-kali pedagang sampai dengan mengajak makan bareng pedagang kaki lima. Beliau lakukan sampai 50-an kali pertemuan. Singkat cerita diplomasi tersebut membuahkan hasil.  Para pedagang kaki lima menerima ide kebijakan Pemkot Solo memindahkan mereka dari Banjarsari ke beberapa tempat strategis seperti di Notoharjo,  Nusukan dan Tembalang.

Usai dicapai kesepakatan dan Pemkot telah selesai membangun pasar yang baru,  pekerjaan rumah berikutnya adalah agenda memindahkan pedagang kaki lima. Memindahkan mereka yang jumlahnya mencapai 989-an bukan persoalan mudah.  Selain dari segi jumlahnya banyak, dari segi jarak tempuh sangat menuntut biaya tinggi.  Pokoknya merepotkan pedagang deh,  bila kepindahan mereka tidak difasilitasi pemerintah. Akhirnya Pak Jokowi memilih cara mengemas acara pemindahan ratusan pedagang kaki lima tersebut dengan semacam gawe vestifal atau karnaval “boyongan”. Biaya ditanggung oleh pemerintah kota.  Semua pedagang diminta menggunakan seragam pakaian tradisional Jawa. Jadi acara boyongan tersebut terlaksana dengan sukses dan penuh kegembiraan.

Selain itu,  agar tetap ramai dan pedagang terjamin angka penjualanya,  Pemkot Solo merubah kebijakan jalur trayektori angkutan umum, sehingga sedemikian rupa angkutan umum rutenya selalu mendukung keberdaan pasar tradisional yang telah dihuni pedagang kaki lima tadi.  Pemkot juga memroduksi iklan pasar-pasar baru tersebut yang disiarkan terus-menerus di stasiun televisi lokal maupun media cetak lokal. Dengan cara ini sekali lagi pedaganh tidak kehilangan konsumen.  Nah,  area gedung juang,  kini dibangun menjadi taman kota yang juga berfungsi sebagai paru-paru kota.

Dari implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Solo tersebut,  kita bisa belajar tentang bagaimana menjadi pemimpin yang dihormati rakyatnya karena mau nguwongke (memanusiakan) rakyatnya. Bukan hanya dalam tata laku kesehariannya sebagai manusia tapi tata laku kebijakannya karena didirinya melekat status kepala pemerintahan,  pemegang otoritas arah kebijakan pembangunan,  anggaran sekaligus pemegang mandat rakyat yang dipimpinnya. *

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More