SulawesiChannel.com
Cepat, Akurat & Mencerahkan

Lembaga Adat Wapulaka Busel Dapat Perhatian Kementrian Perikanan

196

teks / foto : abadi makmur

BATAUGA – SC. Komunitas adat yang terdapat di Desa Bahari, Bahari Dua dan Bahari Tiga Kecamatan Sampolawa Kab. Buton Selatan mendapatkan Pembinaan dari Kementerian Perikanan Republik Indonesia.Pembinaan terhadap komunitas adat yang dimaksud berupa penguatan Kelembagaan adat bagi masyarakat adat yang berdomisili di pesisir. Hal ini disampaikan Kepala Desa Bahari, La Jidi saat ditemui di rumah jabatan Kepala Desa Bahari Kecamatan Sampolawa.

“Untuk tahap awal tahun 2019 ini masuk pada tahap Sosialisasi yang akan digelar besok di Desa Bahari dan dikemas dalam forum Grouf Discusion (FGD).

Kepala Desa Bahari, La Jidi

Menurutnya, Pihak Pemerintah Desa dalam hal ini Desa Bahari, Bahari Dua dan Bahari Tiga sangat berharap kegiatan ini dapat memberi ruang bagi Pemerintah utamanya Pemerintah Kabupaten Buton Selatan guna memberi pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Wapulaka dengan menetapkan Peraturan Daerah atau regulasi lainya yang dibutuhkan dalam rangka kesinambungan program ini.

“Harapan kami dari Pemerintah Trio Bahari (Desa Bahari Bahari Dua dan Bahari Tiga)  agar pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Buton Selatan segera menerbitkan peraturan Daerah atau Perbup tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat wapulaka ” pungkasnya lagi

Secara terpisah salah satu Tim Fasilitasi dari Kementerian Kelautan dan perikanan, Telly menuturkan bahwa kunjungan dalam rangka implementasi program ini merupakan kunjungan yang kedua kalinya, dimana sebelumnya sudah ada tahapan identifikasi terhadap masyarakat adat wapulaka.dari hasil identifikasi disimpulkan bahwa masyarakat adat wapulaka memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan.

Adapun empat syarat itu adalah  pertama memilik komunitas adat, kedua,  memiliki wilayah hukum adat, ketiga, memiliki peraturan adat dan yang ke empat memiliki kelembagaan adat.

untuk menindaklanjuti kesimpulan tersebut, pihaknya bekerjasama dengan Ahli Antropologi dan Sosioligis dalam melakukan mapping atau pemetaan selanjutnya akan dibawa dan dibahas dalam Forun Group Discussion (FGD) yang rencananya akan diadakan besok (hari ini).

“Kegiatan kami kali ini merupakan kegiatan yang merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya, dimana kami sudah awali dengan kegiatan identifikasi. saat ini kami bekerjasama dengan ahli antropologi dan sosiologi utk melakukan pemetaan atau mapping selanjutnya akan dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD)  yang akan dilaksanakan besok (hari ini).

Lebih jauh Pegawai Kemenetrian yang dikendalikan oleh Susi Puji Astuti mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Pembinaan Masyarakat adat Wapulaka merupakan implementasi dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan kebetulan kementerian Kelautan dan perikanan juga terus mengimplementasikan amanat Peraturan menteri kelautan dan perikanan No 8 tahun 2018 tentang Penetapan wilayah kelola Masyarakat Hukum adat dalam pemanfaatan ruang di WP 3 K. sejalan dengan Permendagri tersebut, maka Kementrian Kelautan dan perikanan memnadang perlu untuk mensinergikan karena di Kementerian Kelautan memiliki program terhadap penetapan wilayah kelola wilayah perikanan utk masyarakat hukum adat.

Diakhir pernyataanya, Telly mengharapkan kepada Bupati untuk memberi dukungan dalam penyusunan regulasi mengenai peengakuan dan perlindungan Masyarakat adat demi keberlangsungan program ini.

“Harapan kami adalah bahwa pemda dapat menetapkan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat Adat, baik itu dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Surat keputusan Bupati agar Program ini dapat dijalankan secara sustainable” imbuhnya. *

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More