SulawesiChannel.com
Cepat, Akurat & Mencerahkan

Hilangnya Sang Muadzin

18

oleh : borni kurniawan

Suatu malam di acara tahlilan, hanya Cak Rokim yang tampak tak kelihatan batang hidungnya. Ternyata,  menurut cerita warga,  dalam dialek Jawa Timuran, Cak Rokim minggat. Sudah beberapa bulan lalu,  Cak Rokim pergi tanpa pamit tetangganya,  sehingga bikin bingung warga lainnya,  terutama jamaah masjid jami kampung setempat. Maklum,  Cak Rokim ini adalah muadzi masjid yang akan berangkat adzan setoap jelang sholat fardlu tiba.

Sebagai Muadzin memang dia tak mendapat SK, apalagi gaji tetap seperti halnya marbot di masjid-masjid perkotaan. Sumber keuangan masjid yang paling banter hanya mengandalkan infaq jamaah setiap hari jumat dan hari besar Islam tiba, tak cukup untuk menjamin kesejahteraan masjid secara kontinyu,  termasuk kesejahteraan sang Muadzin. Manajemen kesejahteraan masjid di desa memang tak bisa atau bahkan tak mungkin dibuat seerti halnya masjid-masjid modern di kota yang bisa mengkapitalisasi sedemikian rupa kegiatan keagamaan untuk mengumpulkan koin infaq sehingga operasionalisasi masjid terjamin.

Memang,  sebagai sebagai muadzin,  cak Rokim tak pernah meminta apalagi menggantungkan hidup dari pendapatan sebagai muadzin masjid. Dengan kata lain,  laku ikhlas menjadi sandaran utama kenapa dia mau menjadi pelayan umat sebagai tukang panggil warga untuk jakankan sholat jamaah. Dia telah berupaya kasab dengan bekerja meski cerabutan. Kadang menjadi buruh tani kadang bantu-bantu nukang. Tapi ketidakpastian penerimaan keluarga inilah yang membuatnya mencari sumber alternatif lainnya. Bank plecit ada akhirnya menjadi pilihan yang diambilnya.

Menurut penuturan salah satu warga,  kepergian tanpa pamit Cak Rokim terkait dengan Bank plecit tadi. Diceritakan oleh warga ini, Cak Rokim terjerat hutang bank plecit cukup banyak. Dia semakin tidak tahan saat petugas bank plecit setiap hari datng nagih. Sementara, anak-anaknya tentu belum bisa bantu melunasi hutan orang tuanya,  karena masih harus mengutamakan kebutuha rumah tangganya yang juga belum memadai. Kemana lagi mengadu,  kecuali pergi keluar daerah,  dan mengadu nasib agar putaran nasib berubah lebih baik.

Fenomena Bank Plecit

Keberadaan lembaga keuangan model bank plecit ini sebenarnya bukan kelembagaan model baru. Lembaga keuangan ini banyak beroperasi di desa dan menyasar kelompok-kelompok warga yang sebenarnya dari segi kemapanan ekonomi sangat rentan jatuh semakin miskin saat okupasi mereka terganggu, misalnya karena di PHK ataupun karena sepinya orderan kerjaan di desa tempatnya tinggal. Psikologi sosial yang demikian akhirnya menjadi ceruk peluang bagi bank plecit untuk beroperasi dan menawarkan jasa pinjaman dengan prosedur mudah walau bunga pinjaman tergolong tinggi.

Fenomena bank plecit atau bank titil sudah jamak merebak di banyak desa. Bahkan saking tidak baiknya risiko ekonomi yang harus ditanggung nasabah, salah satu Pemdes di Kabupaten Wonogiri (desa sumberrejo) mencanangkan program P2KP (program penanggulangan korban plecit). Tujuannya mengeliminasi masuknya warga desa dalam sistem kerja simpan dan pinjam bank plecit. Program ini menjadi satu unit usaha BUMDesa setempat. P2KP tidak membuka layanan simpan,  tapi hanya pinjaman. Tujuan tersebut pelan tapi pasti dapat terwujudkan, meski belum secara cepat mengembalikan korban plecit ke haribaan kelembagaan ekonomi resmi desa.

Kebijakan Ekonomi Pro Oligarkhi

Apa yang menimpa Cak Rokim atau ketidakberdayaan masjid,  lembaga ekonomi desa membela nasib kaum marjinal di desa,  bila mau dikupas sangat terkait tata lelola kebijakan ekonomi nasional yang bersifat ekstraktif dan lebih memihak pada beberapa gelintir warga negara. Negara lebih memilih mbandani mereka seraya beraharap akumulasi kekayaan dari kelompok kaya ini menetes ke bawah sehingga dapat melahirkan kesejahteraan rakyat bawah (trickle down effect). Tapi sudah bertahun-tahun negara ini berjalan, dan presiden pun telah silih berganti,  tapi tetesan ke bawah kesejahteraan tak pernah terjadi. Alih-alih malah 2 persen orang kaya Indonesia mampu menguasai 40 persen kekayaan nasional negara.

Cara beroperasi kaum oligarkhi ini tampaknya akan semakin menjadi ketika mereka semakin kuat membangun kelembagaan oligarkhi dengan membangun berbagai perangkat kemanan,  mulai dari membuat partai politik,  menciptkan pasukan paramiliter, ngebosi ormas untuk membuat gaduh tata sosial politik melalui isu-isu non ekonomi hanya senagai jalan negosiasi dengan pemerintah demi menyelamatkan aset kekayaan yang terancam karena ada kebijakan yang mengancam keberlanjutan hegemoni oligarkhi mereka atas ekonomi nasional. 

Jokowi dan Makruf Amin dalam Lingkar Oligarkhi

Jokowi memang agak sulit dimasukan ke kelompom ologarkhi yang 2 persen tadi.  Karena bangunan ekonomi yang dibangunya sejak di Solo jauh hari sebelum jadi walikota atau presiden seperti sekarang ini. Tapi sebagai pemegang kemudi pemerintahan,  dia berada dalam lingkar para elite oligarkhi. Bahkan kalau boleh pinjam wacana para oligarkhi yang berhasil menjerat dan menggulingkan Gus Dur dalam buku “Menjerat Gus Dur” karya Utama (2019), para elit oligarkhi tersebut sekarang berada di sekeliling Jokowi dan KMA. Ini mengandung alarm bahwa keneradaan mereka di lingkar kekuasaan sangat potensial mengendalikan ke mana logistik keuangan negara harus dilabuhkan.

Memang,  berulang kali Pak Jokowi membangun narasi akan merubah tata lelola ekonomi nasional yang sebelumnya ekstraktif ke tata kelola ekonomi yang lebih inklusif,  misalny dengan merubah ekspor tambang yang sebelumnya didominasi ekspor barang mentah ke ekspor barang ekonomi setengah jadi atau barang jadi.  Yang paling terkenal adalah kebijakan pembuatan kilang minyak di negeri sendiri. Nyatanya lima tahun periode pertama kepimpinannya harapan itu tak mewujud.

Pada periode ke dua cita-cita ekonomi Jokowi tadi juga belum menunjukkan tanda-tanda positif. Terlebih dengan komposisi menteri dan stafsus presiden millenial yang masih terkesan sekadar mengakomodasi para elit pemodal yang masuk dalam lingkar gawe politik pilpres kemarin,  maka kesan dediktif pada penciptaan tata kelola ekonomi inklusif nasional bisa kian menjauhkan panggang dari api. Kesimpulan ini mungkin tak berlebihan, karena bila kita ambil satu contoh saja,  kebijakan kelautan dan perikanan kita tak lagi kuat membela kedaulatan ekonomi nasional dan nelayan RI.

Bersambung…..

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More