Kendari – SC. Jelang akhir tahun 2023, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) P3MD Kementerian Desa PDTT kembali menggelar rapat koordinasi yang kedua kalinya tahun ini, dengan menghadirkan khusus pendamping lokal desa (PLD), dan kader pembangunan masyarakat desa (KPMD) dari delapan kabupaten di Sultra, Senin (20/11/23).
Kepala Pusat Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr.Yusra M.Pd., dalam sambutannya via daring mengungkapkan bahwa Sultra kembali menggelar Rakor Provinsi dengan menghadirkan para tenaga pendamping profesional.
“Ada beberapa yang harus ditegaskan kepada TPP seluruh Indonesia, yakni Kemendesa PDTT kembali membuka peluang bagi generasi muda untuk mengabdi di desa, yaitu rekrtumen PLD yang nantinya diharapkan sudah mulai bekerja pada Januari 2024 mendatang,” ungkapnya sebelum membuka acara Rakor.
Berikutnya lanjutnya adalah seluruh jenjang pendamping, termasuk TAPM pusat, provinsi sampai ke bawah adalah sosialisasi sertifikasi profesional khusus para pemberdayaan masyarakat. “Para pendamping desa adalah kelompok profesi yang profesional yang ditandai dengan pengakuan semua pihak yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi nasional,” lanjutnya.
Hal lain yang diungkapkan Dr.Yusra lebih pada internal dalam manajemen pengelolaan para pendamping desa dan tupoksi-tupoksi di dalamnya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK VI) P3MD BPSDM Kemendesa PDTT, Moch Faishal Yusuf S.Pd.I, M.Si., menambahkan bahwa tugas-tugas pendampingan menjadi sangat strategi reposisinya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Para pendamping desa, utamanya adalah pendamping lokal desa, merupakan garda terdepan dalam pembangunan desa, bahkan menjadi ujung tombak bagi Kemendesa PDTT dalam mewujudkan cita-cita bersama sesuai visi misi Kemendesa PDTT,” ujarnya.
Hal yang sangat terasa adalah data-data akurat yang dilaporkan oleh para PLD secara berjenjang pada setiap bulan atau secara periodik langsung tersampaikan ke pusat, Kemendesa PDTT. Kemudian dari manajemen inilah Gus Mendes langsung melaporkan ke Presiden RI.
“Jadi potret seluruh desa Indonesia sampai ke hal-hal yang terkecilnya diketahui Presiden RI melalui Gus Menteri Halim Iskandar. Maka Wajar kalau Kemendes PDTT menjadikan PD dan PLD sebagai ujung tombaknya,” tambahnya. #s.darampa