SulawesiChannel.com
Cepat, Akurat & Mencerahkan

Direktur PMD : Pencairan Dana Desa tidak Boleh Dihambat karena Konflik Kepentingan

932

JAKARTA – SC. Direktur PMD Kemendes dan PDT RI Muhammad Fachri menegaskan pencairan Dana Desa di setiap desa tidak boleh terhambat hanya karena konflik kepentingan.

Menurut Direktur Fachri, sesuai pemetaan lapangan, konflik kepentingan yang terjadi di desa, terjadi antara BPD dengan Kepala Desa.

Kondisi ini, lanjut Direktur Fachri harus segera dituntaskan melalui pendekatan yang sama yaitu konflik.

“Kalau ada konflik kepentingan antara BPD dengan Kades,  maka perlu konflikkan konflik antara Kades dengan BPD dengan kepentingan masyarakat.  Karena bagaimanapun juga, kepentingan masyarakat diatas segalanya, karena itu diyakini konflik itu akan segera tuntas. Karena yang paling penting adalah jangan karena konflik kepentingan dana desa tidak bisa cair, itu yang tidak boleh terjadi lagi,” tegas Direktur Fachri, dalam paparannya, saat kegiatan Pelatihan Master Trainer Peningkatan Kapasitas Pendamping Lokal Desa (PLD), Selasa (28/10),  di Jakarta, 28 Oktober – 1 November 2019.

Menurut Direktur Fachri, konflik kepentingan yang terjadi antara BPD dengan Kades mempengaruhi proses pencairan dana desa.

Sampai saat ini, masih 352 desa belum cair atau belum transfer Dana Desa  tahap satu dari  rekening Kas umum ke rekening Kas Desa (Kasda).

Menurut Direktur, sebaran permasalahan inj ada di semua provinsi. Sementara kelemahanya secara umum diketahui bersumber dari kapasitas pendamping desa.

“Jangan-jangan kapasitas pendampingan memang lemah,” ungkapnya.Fachri menambahkan, selain pencairan Dana Desa tahap satu, ada sekitar 2.503 desa belum cair tahap duanya.

“Kalau tahap duanya masih seperti ini masalahnya,  kapan untuk pencairan tahap tiga,” tegasnya.

Fahri juga mengapresiasi kerja cerdas Pendamping Desa, sehingga mampu Membantu kelengkapan data yang dibutuhkan nasional.

Secara politik, lanjut Fachri, kerja pendamping sudah menghasilkan kesuksesan politik. Salah satu contohnya adalah salah seorang pendamping di Papua Barat, yang saat ini lolos ke jadi anggota DPD RI.

“Semua itu karena kerja cerdas Pendamping.  Selain itu, ini membuktikan bahwa dia memahami betul tugasnya sebagai pendamping, berada bersama masyarakat, sehingga saat kerja politik, dia memanfaatkan betul menjaring pendampingan,  dan ternyata dia sukses,” ujar Fachri.

Karena itu ke depan, lanjut Fachri, kapasitas pendamping terus ditingkatkan, kerja di lapangan harus terus bersinergi denga  pihak lain.

“Contohnya PMD Kabuapten tidak bisa bekerja sendiri, harus bisa bersinergi dengan Dinas Pertanian, seperti China yang menggabungkan urusan Desa dan pertanian dalam satu Kementerian yang dinamakan Kementerian Desa dan Pertanian. Saya berharap tahun 2020, kita lebih serius mengentaskan kemiskinan di Desa melalui Dana Desa,” pungkasnya. (Muis)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More