SulawesiChannel.com
Cepat, Akurat & Mencerahkan

Desa Tak Bisa Dintervensi oleh Bupati, Termasuk Menteri

1,663

pencatat : borni kurniawan
editor : sultan darampa

Bersama seluruh pendamping desa se-Nusantara, Menteri Desa PDTT Gus Halim Iskandar didamping Sekjen Kemendesa PDTT Anwar Sanusi, mengurai berbagai hal yang terkait dengan desa, tantangan dan peluang bagi pendamping di dalam mengawal dana desa.

Berikut kutipannya secara naratif yang disajikan oleh Borni Kurniawan, yang juga mengikuti Vidcom tersebut, 27 Mei 2020.  

Kapasitas yang diharapkan dimiliki oleh setiap Pendamping desa Kemampuan memotret desa secara utuh sebab pendamping desa adalah mata dan telinga  kementerian desa. Yang dibela oleh TPP bukan bukan bupati atau Kades tapi aturan yang benar.

Kapasitas dulu, baru sertifikasi.

Sebab bila sertifikasi dulu baru peningkatan kapasitas maka yang terjadi adalah penurunan kualitas sertifikasi itu sendiri.

Ia mengatakan bahwa  DD itu bersumber APBN yg ditransfer ke rekening  daerah lalu ke rekening desa, ke depan akan ditransfer dari RKUN langsung ke RKDesa.

Ini demi akselerasi kemandirian desa dan menghilangkan hambatan lokal yang kadang timbul. Desa tidak bisa diintervensi oleh bupati bahkan menteri sekalipun,  namun menteri berwenang mengeluarkan payung hukum.

Pendamping desa mulai manas Hinga PLD memastikan tata kelola desa berjalan sesuai regulasi yang ada dengan penuh tanggung jawab dan full kapasitas. Bila kapasitas pendamping meningkat tinggi maka pada gilirannya akan berdampak pada pola meritokrasi, di mana ada jenjang karir yang jelas dan peningkatan apresiasi yang jelas dengan jaminan yang lebih pasti.

Karunia Kemendesa yang harus disyukuri, karunia itu adalah satu kebijakan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai. Ini menjadi bagian penting dari kerja-kerja kemanusiaan. Semoga ini menjadi jariah kita.  Sampai hari ini sudah ada 5 juta warga desa yang terdampak covid19 dapat mengurangi kesengsaraannya dengan bantuan itu.

Para pendamping desa di tingkat desa harus mampu memotret desa secara utuh.  Karena pendamping desa adalah mata dan telinga saya, mat dan telinga kementerian desa.

Pendamping desa saya inginkan menjadi kelembagaan yang diatur dengan undang-undang yaitu P3K, sehingga pendamping desa punya posisi yg jelas (Gus Menteri)

Dalam konteks mengelola BLTDD saya merasakan betul bahwa kementerian desa tidak memiliki power ke desa,  bisanya meminta. Menteri desa bisanya menyurati.  Kenapa,  karena bisanya begitu. Ini harus dipikirkan.

Harus diakui oleh semuanya bahwa DD adalah APBN yang berhak mengatur adalah menteri, bukan bupati.  Kalau disadari seperti itu, maka tidak akan terjadi kasus seperti ubpati Boltim. Yang paling menderitq adalah Kades.

Saya ingin 2020 sudah dimulai peningkatan kapasitas pendamping desa.  Saya tidak mau bicara sertifikasi. Ini nanti dulu,  sertifikasi paling gampang. Yang penting itu peningkatan kapasitas.  Kalau SDM sudah kuat otomatis sertifikasi akan datang sendirinya.

Pada kesempatan berbahagia ini mengajak ayo bersama-sama menaikkan kapasitas.  Karena desa adalah masa depan Indonesia..

Saya berhrap besaran DD tak perlu menunggu Perbup tapi ditentukan langsung oleh pusat,  supaya tidak ada intervensi dalam kutip’, sehingga proporsionalitas DD dapat tercapai.*

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More